Hak Merek

HAK MEREK

A.                Pengertian Merek

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lian diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1). Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

B.                 Jenis-jenis Merek

Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Berikut ini jenis-jenisnya :

1.      Merek dagang

Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau bebeapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

2.      Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3.      Merek kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau hal sejenis lainnya.

C.                Hukum-hukum atas Hak Merek

Hukum-hukum atas merek ada beberapa macam. Hukum-hukum tersebut dijelaskan dibawah ini:

1.      UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)

2.      UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

3.      UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

4.      Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

D.                Prasyarat Merek

Prasyarat merek harus diperhatikan sebelum akan melakukan pendaftaran atas hak merek. Berikut ini adalah prasyaratannya:

1.      Merek harus khas atau unik.

2.      Merek harus menggambarkan manfaat produk dan pemakaiannya.

3.      Merek harus menggambarkan kualitas produk.

4.      Merek harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat.

5.      Merek tidak boleh mengandung makna buruk pada budaya tertentu.

6.      Merek harus dapat menyesuaikan diri dengan produk-produk baru yang    mungkin ditambahkan ke dalam lini produk.

E.                  Permohonan dan Prosedur Pendaftaran Hak Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

1.      Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa.

2.      Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir  oleh notaris, apabila pemohon badan hukum.

3.      24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas.

4.      Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas.

5.      Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.

6.      Bukti pembayaran biaya permohonan.

Prosedur pendaftaran hak atas merek digambarkan pada flowchart berikut. Berikut ini adalah gambarnya:

F.                 Tarif Biaya Pendaftaran Hak Merek

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
A.	Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar
	1.Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp. 600.000,00
	2.Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp 50.000,00
	3.Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp 600.000,00
	4.Tambahan permohonan pendaftaranmerek dagang/jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp 50.000,00
	5.Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :
	1) UKM	per kelas	Rp 1.000.000,00
	2) Non UKM	per kelas	Rp 2.000.000,00
	6.Permohonan Perpanjangan perlindungan kolektif	per kelas	Rp 1.500.000,00
B.	Pengajuan keberatan atas permohonan merek	per permohonan per kelas	Rp 500.000,00
C.	Permohonan Banding Merek	per permohonan per kelas	Rp 2.000.000,00
D.	Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek	per sertifikat	Rp. 100.000,00
E.	Biaya Pencatatan dalam daftar umum merek :
	1) Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permohonan per nomor	Rp. 300.000,00
	2) Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permohonan per nomor	Rp. 500.000,00
	3) Pencatatan perjanjian lisensi	per permohonan per nomor	Rp. 500.000,00
	4) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permohonan per nomor	Rp. 150.000,00
	5) Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp. 300.000,00
	6) Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permohonan per nomor	Rp. 500.000,00
	7) Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp. 300.000,00

G.                Contoh Kasus Pelanggaran Hak Merek

Apple belum lama ini kalah tuntutan trademark di Cina setelah berusaha menuntut perusahaan Taiwan atas pelanggaran trademark iPad. Apple mendaftarkan keberatannya terhadap Proview Technology. Perusahaan milik Taiwan tersebut telah mendaftarkan trademark iPad pada tahun 2000, jauh sebelum Apple memperkenalkan tablet. Proview Technology mengatakan akan terus menggunakan nama iPad di Cina dan beberapa negara lain. Saat ini perusahaan tersebut mencari kompensasi sebesar $1,5 miliar dari Apple. Pengadilan di bagian selatan kota Shenzhen Cina menyatakan Apple kekurangan fakta dan bukti pendukung atas klaim bahwa Proview Technology melanggar trademark komputer tablet ikonik perusahaan Amerika Serikat tersebut. Apple sendiri enggan untuk berkomentar saat dihubungi. Apple membayar GBP 35 ribu untuk hak trademark global pada tahun 2009. Namun Proview Technology (Shenzhen) mempertahankan hak cina. Pada September 2010, Apple mulai menjual iPad di Cina, setelah berbulan-bulan adanya gerakan grey-market di antara pada pembeli yang ingin memiliki produk tersebut namun tidak bersedia menunggu hingga tanggal peluncuran resmi.

Lingkup Cina yang lebih luas, yaitu mencakup Hong Kong dan Taiwan telah menjadi daerah pertumbuhan Apple tercepat. kami menyarankan bahwa seharusnya ada tindakan cepat bila ada permasalahan seperti init. Jika kita mempunyai sebuah merek untuk produk yang kita buat sebaiknya langsung mendaftarkan merek tersebut untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tanggapan terhadap kasus diatas:

Berdasarkan studi kasus di atas, tanggapannya adalah sebaiknya dalam pembuatan suatu produk baik jasa maupun barang, alangkah baiknya jika produk tersebut langsung di daftarkan baik kepatenannya dan mereknya. Karena melalui suatu merek (logo dan sebagainya) masyarakat akan lebih mudah mengenal produk tersebut. Sehingga sangat bijak sekali jika produk yang akan dipasarkan terlebih dahulu mencantumkan hak mereknya, agar tidak dicopy atau diselewengi oleh produk-produk yang berlebel hampir sama. Jadi, antar sesama produsen tidak akan mengalami kecurangan.

Kasimpulan :

            Merek merupakan suatu logo atau simbol dari suatu produk atau jasa. Merek harus sesuai dengan produk atau jasa yang dibuat dari segi fungsi, bentuk dan kualitasnya. Suatu merek produk atau jasa sering kali ditemukan suatu kemiripan baik dari segi tulisan, warna, gambar, simbol dan logo yang digunakan, maka dari itu adanya hak merek. Hak merek dibuat agar dalam persaingan produk atau jasa tidak ada penyalahgunaan atau penjimplakan terhadap produk atau jasa lainnya.

            Kemiripan merek banyak sekali terdapat diIndonesia dibagian produk atau barang, seperti larutan ap kaki tiga dan lasegar dimana sepintas terlihat ada kemiripan namun setelah diamati dari segi penamaan, gambar, simbol dan lainnya terjadi perbedaan hanya saja dalam segi warna terjadi kemiripan. Dalam hal ini tidak terjadi pelanggaran hukum dikarnakan dalam pelanggaran hukum atas hak merek yang dikatakan melanggar apabila terjadi kemiripan keseluruhan dari suatu merek barang atau jasa yang satu dengan yang lain.

            Kasus lain dalam pelanggaran hukum atas hak merek banyak sekali. Salah satunya adalah kasus pelanggaran hukum tersebut adalah kasus merek Adidas. Pemegang merek adidas AG menang di Pengadilan Jakarta Pusat terkait kasus pelanggaran merek 3-STRIP miliknya. Kemenangan ini bukan pertama kalinya bagi adidas di Indonesia dalam kasus serupa.

Pada tanggal 4 Mei 2012 adidas mendapatkan Putusan Penghentian Pelanggaran dan uang paksa serta biaya perkara dari Zul Achyar B.H. Bustaman sebagai tergugat atas pelanggaran merek 3-STRIP di Indonesia. Perkara ini terdaftar dengan No. 111/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pihak adidas mengajukan gugatan ini berdasarkan Undang-undang Merek No. 15/2001, yakni berdasarkan ketentuan tentang Pelanggaran Merek, khususnya atas penggunaan secara tanpa hak atas merek yang menyerupai sehingga menimbulkan kebingungan.

Demikian disampaikan Kuasa hukum adidas Juliane Sari Manurung dari Suryomurcito & Co dalam keterangan tertulisnya, yang diterima detikFinance, Kamis (21/6/2012)

"Dasar dari kasus ini adalah garis/strip yang ada pada sepatu Tergugat terlihat sangat mirip dengan merek 3-STRIP milik adidas dan konsumen akan mudah terkecoh karenanya. Hukum Merek di Indonesia melindungi hal semacam ini, sejalan dengan peraturan internasional seperti Perjanjian WTO. adidas tentunya akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya dan Pengadilan Niaga telah membuat keputusan yang tepat,” katanya.

Merek adidas 3-STRIP tidak hanya terdaftar di Indonesia tetapi juga telah diakui sebagai merek terkenal pada perkara lainnya di Indonesia. Misalnya pada kasus No. 13/Merek/2010/PN.JKT.PST diantara adidas melawan Kim Sung Soo pada Pengadilan Niaga Jakarta, putusan tanggal 14 Juni 2010 serta di banyak negara lainnya di luar negeri.

Sidang pertama dari Gugatan Pelanggaran Merek dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 dan keputusan dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 4 Mei 2012. Majelis hakim diketuai oleh Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.H.
Seperti diketahui adidas berdiri sejak tahun 1949, merek 3-STRIP telah digunakan sejak tahun 1949. Produk adidas telah diproduksi secara luas dan dijual di seluruh Indonesia. adidas juga telah memenangkan kasus yang serupa untuk melindungi merek 3-STRIPnya di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Belgia, Yunani dan China.

Tanggapan :           

Berdasarkan kasus diatas, sebaiknya para produsen dari suatu barang untuk memasarkan produk barang atau jasa tidak perlu mendompleng nama barang yang telah terkenal seperti kasus diatas. Dengan memproduksi suatu barang dengan brand atau merek sendiri pun akan lebih menguntungkan karena dengan itu masyarakat akan mendapatkan referensi suatu produk yang baru. Dengan adanya kasus tersebut membuat pihak dari yang mendompleng mengalami kerugian, dan nama dari perusahaan tersebutpun dapat membuat konsumen tidak mempercayai produknya.